Kemenhut Segera Bangun Kebun Bibit Rakyat di 8.000 Desa

Jakarta, (tvOne)

Kementerian Kehutanan segera membangun kebun bibit rakyat (KBR) di 8.000 desa untuk menunjang program menanam "1 Miliar Pohon Indonesia untuk Dunia" dan kegiatan menanam untuk kedepannya.

Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Kemenhut, Indriastuti, di Jakarta, Senin (19/4), mengatakan, KBR ini akan sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang diawasi oleh pemerintah daerah. "KBR ini akan dikelola rakyat, ditanam dan dipakai lagi oleh rakyat, pemerintah daerah yang mengawasi," katanya.

Ditambahkan, untuk saat ini pusat menganggarkan dana Rp400 miliar untuk pembangunan 8.000 kebun bibit di seluruh Indonesia. "Kita upayakan pembentukan KBR ini simple, mudah tidak membebani rakyat. Kementerian Kehutanan buatkan kebijakan/syaratnya, pengawasan dan pelaksanaan di daerah/desa terkait dengan dana Rp400 miliar artinya Rp50 juta per KBR," kata Indri.

Dia menjelaskan, pusat sudah menetapkan 8.000 desa yang merupakan usulan daerah. "Kita tetapkan satu propinsi, atau satu kabupaten tapi desa tempat KBR akan dibangun itu daerah yang menentukan. Sudah dipetakan, 8.000 desa ini akan tersebar di 291 kabupaten seluruh Indonesia," katanya.

Menurutnya, keberadaan KBR ini diharapkan bisa menunjang program rehabilitasi lahan dan hutan yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan. RHL, kata dia, masih akan terus dijalankan selama 30 juta hektar lahan kritis belum tertanami pohon kembali. Dia menegaskan dari 30 juta lahan kritis itu, 13 juta hektar di antaranya berada di dalam kawasan hutan, dan sisanya di luar kawasan hutan.

Program RHL, lanjut Indri, tetap menjadi fokus Kementerian Kehutanan menghutankan kembali lahan kritis mengingat hutan primer tinggal 25 persen saja dari total luas hutan 138 juta hektar. "Tutupan hutan di Jawa saja tidak sampai 20 persen, padahal harusnya mencapai 30 persen," jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan, mengusulkan penambahan dana Rp675 miliar pada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2010.
Sebelumnya, menurut Menhut Zulkifli Hasan, dana itu sebenarnya tidak memadai mengingat masih banyak pekerjaan sektor kehutanan yang membutuhkan biaya besar terutama yang terkait dengan rehabilitasi dan reboisasi.

"Sebenarnya kebutuhan kita itu Rp2,5 triliun untuk merehabilitasi setidaknya 30 juta hektar lahan kritis itupun tidak cukup, tapi dalam badan anggaran DPR kemarin usulan kita hanya disetujui Rp675 miliar, mudah-mudahan ini bisa terealisasi," ujar Menhut Zulkifli.

Dia menambahkan, dana Rp675 miliar itu dibagi menjadi beberapa item yang dialokasikan untuk pekerjaan di dua direktorat jenderal.

"Ada alokasi Rp500 miliar untuk rehabilitasi dan reboisasi termasuk penyiapan bibit untuk penanaman 1 Miliar Pohon, dan ada dana Rp100 miliar untuk penanganan kebakaran lahan hutan serta penanggulangan bencana sebesar Rp75 miliar," jelas Menhut. (Ant)